MUHAMMADIYAH DAN POLITIK: JANGAN JADI ALAT KEKUASAAAN

 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK: JANGAN JADI ALAT KEKUASAAAN

Oleh: Tomi Afrizal, S.Psi

Wakil Sekretaris Pusat Perkaderan Ulama Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat 

Muhammadiyah tidak boleh alergi terhadap politik. Tetapi Muhammadiyah juga tidak boleh tergantung kepada politik.

Di sinilah persoalannya.

Politik adalah bagian dari kehidupan berbangsa. Kekuasaan menentukan banyak kebijakan yang bersentuhan dengan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan kehidupan umat. Karena itu, ulama dan kader Muhammadiyah tidak boleh buta politik.

Tetapi memahami politik berbeda dengan menjadi alat politik.

Muhammadiyah harus mampu berkomunikasi dengan siapa pun yang memegang kekuasaan, tanpa kehilangan independensinya. Hari ini bisa bertemu pemerintah, besok bisa mengkritik pemerintah. Hari ini bisa berdialog dengan politisi, besok bisa menolak kebijakannya.

Jangan sampai kedekatan berubah menjadi ketergantungan.

Muhammadiyah memiliki amal usaha, kader, intelektual, ulama, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, masjid, dan kekuatan masyarakat yang jauh lebih besar daripada sekadar dukungan politik sesaat.

Karena itu, kader Muhammadiyah harus masuk ke ruang-ruang politik dengan membawa nilai, bukan membawa kepentingan pribadi.

Jangan ketika dekat dengan kekuasaan kita diam terhadap kesalahan. Jangan pula ketika berada di luar kekuasaan kita baru pandai berbicara tentang keadilan.

Kebenaran tidak boleh berubah hanya karena siapa yang sedang berkuasa.

Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral.

Jika pemerintah benar, dukung.

Jika pemerintah keliru, ingatkan.

Jika kebijakan berpihak kepada rakyat, apresiasi.

Jika kebijakan merugikan umat, kritik dengan ilmu dan adab.

Inilah politik kebangsaan yang sehat.

Yang lebih berbahaya bukan kader Muhammadiyah yang masuk politik.

Yang berbahaya adalah ketika Muhammadiyah kehilangan sikap kritis karena terlalu dekat dengan kekuasaan.

Muhammadiyah boleh dekat dengan istana, tetapi jangan sampai hati dan pikirannya berada di bawah istana.

Sebab Muhammadiyah lahir bukan untuk menjadi kendaraan kekuasaan.

Muhammadiyah hadir untuk membangun masyarakat utama, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan.

Kekuasaan boleh berganti.

Partai boleh berganti.

Presiden boleh berganti.

Tetapi prinsip tidak boleh berganti hanya karena kepentingan politik.

Jangan jual independensi organisasi demi kursi. Jangan tukar idealisme dengan akses kekuasaan. Dan jangan jadikan nama besar Muhammadiyah sebagai alat untuk memburu kepentingan pribadi.

Muhammadiyah harus memiliki kader yang melek politik, tetapi tidak mabuk kekuasaan.

Itulah kedewasaan politik kader Muhammadiyah.